Rumah Teknologi Kumpulan Berita dan Informasi Teknologi dan Gadget
Berikut ini Rumah Teknologi akan memberikan Jawaban Mengenai Pertanyaan di bawah ini, semoga dapat memberikan manfaat, dan digunakan sebagai referensi pengetahuan.
Artikel kali ini akan membahas “tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang ppki pertama”
Jawaban ini dapat dijadikan sebagai referensi dan membantu tugas kalian.
tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk memudahkan anda dalam menemuka jawaban yang telah ada.
setiap jawaban yang akan dibahas ini tidak bersifat mutlak benar dan teman-teman bisa secara mandiri mencari jawabannya agar bisa lebih eksplor dengan jawabannya.
Dilansir berdasar berbagai sumber, Berikut penjelasan dari “tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang ppki pertama”
Kolonialisme yang dilakukan Barat terhadap Indonesia membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Negara yang menjajah Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris. Peristiwa ini menjadi perjalanan sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang terus berkembang hingga saat ini
Karena penderitaan ini menjadi bahan bakar para pejuang dan pahlawan Indonesia untuk melawan negara-negara tersebut. Banyak perlawanan rakyat, di antaranya perlawanan di Maluku yang dipimpin Patimura, perlawanan rakyat Sumatera Barat yang dipimpin Tuanku Imam Bongol, perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, dan perlawanan di Bali yang dipimpin Gusti Ketut. Gelantique dan perlawanan lainnya.
Perlawanan para pahlawan ini mengakibatkan banyak korban yang disingkirkan, ditangkap, dan dijatuhi hukuman mati. Oleh karena itu, di awal abad ke-20, perlawanan tidak lagi bersifat fisik, melainkan dalam bentuk organisasi nasional.
Organisasi pertama dimulai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Upaya organisasi Budi Utomo adalah memajukan pendidikan, pertanian, perdagangan, teknologi maju, dan kebangkitan budaya di Indonesia. Berawal dari situ, lahir pula organisasi lain, seperti Indische Partij, Liga Indonesia, Partai Nasional Indonesia, serta GAPI. Organisasi-organisasi ini menjadi cikal bakal lahirnya sejarah PPKI dan gerakan nasional lainnya yang lebih besar di tingkat nasional.
Gerakan Organisasi Kebangsaan mengilhami rakyat Indonesia untuk bersatu dan membebaskan diri dari belenggu kekuasaan kolonial. Akhirnya dibentuk badan-badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia seperti BPUPKI dan PPKI.
Pada saat itu Raden Pandji Soeroso juga diangkat sebagai Kepala Badan Tata Usaha BPUPKI dengan bantuan Masuda Toyohiko dan Bapak Abdul Jaafar Brengudegdu. BPUPKI beranggotakan 67 orang. Ketujuh anggota BPUPKI tersebut merupakan anggota khusus, dan merupakan perwakilan dari pendudukan militer Jepang. Namun ketujuh anggota tersebut tidak memiliki hak suara, dan hanya bertugas sebagai peninjau.
Selama pembentukan BPUPKI, panitia mini mengadakan dua pertemuan dan dua pertemuan informal. Sidang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini, Indonesia memperoleh rumusan dasar negara.
Formula dasar negara diperkenalkan oleh tiga tokoh kunci dalam pergerakan nasional Indonesia yaitu, Prof. M. Moh. Yamen Prof. Dr. Soepomo dan juga Ir. Sukarno. Pemikiran Lima Prinsip Dasar ini dicetuskan oleh Ir. Soekarno dengan istilah Pancasila.
Rapat BPUPKI yang pertama dikenang sebagai lahirnya Pancasila, sehingga setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Sambutan yang disampaikan oleh Ir. Soekarno menandai berakhirnya masa sidang resmi yang dilakukan oleh BPUPKI.
BPUPKI sudah sebulan lebih berhenti atau istirahat. Sebelum resesi dimulai, sebuah komite kecil beranggotakan 9 orang yang disebut Komite Sembilan dibentuk. Panitia Sembilan diketuai oleh Ir. Soekarno dengan tugas menggarap usul dasar negara dari anggota BPUPKI.
Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945. Dalam pertemuan kedua ini, BPUPKI membahas tentang wilayah Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang dasar, serta ekonomi dan pendidikan Indonesia.
Setelah sidang kedua BPUPKI, pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI resmi dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena dianggap berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun konstitusi Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan beranggotakan 21 orang dari berbagai etnis di Indonesia.
PPKI sendiri diserahi tugas meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Selain itu, PPKI juga dipercaya untuk melanjutkan pekerjaan BPUPKI seperti penyerahan kekuasaan dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia, dan juga dipercaya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Untuk menjalankan negara Indonesia baru.
PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jendral Terauchi di Ho Chi Minh City, Vietnam dengan mendatangkan tiga nomor dari Indonesia yaitu Air. Sukarno, D.; Moh. Hatta dan Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat.
Saat itu, Terauchi juga berpidato singkat tentang keputusan pemerintah Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sebagai hadiah. Keesokan harinya, ketiga pejabat Indonesia tersebut kembali ke Indonesia dan disambut baik oleh masyarakat Indonesia.
Usai rapat, PPKI tidak bisa bekerja karena Pemuda Indonesia mendesak segera dilaksanakannya kemerdekaan Indonesia atas nama PPKI. Bahkan rencana sidang PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 tidak dapat dilaksanakan karena Peristiwa Rengasdengklok.
Peristiwa Rengasdengklok merupakan peristiwa penculikan yang melibatkan pemuda seperti Adam Malik dan Sherol Saleh. Kelompok itu menculik Ir. Sukarno, Mo.Hatta dan Ahmed Subarjo. Sementara itu di Jakarta, Charol dan pemuda lainnya menyusun rencana untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Namun, rencana tersebut tidak berjalan mulus karena anggota PETA tidak mendukung rencana perebutan kekuasaan tersebut.
Semula rencana Deklarasi Indonesia dilaksanakan di Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945, hingga teks Deklarasi dan pengibaran bendera merah putih sejak 15 Agustus. Karena tidak ada kabar yang jelas dari Jakarta, Yusuf Kontu diutus ke bernegosiasi dengan para pemuda di Jakarta. Namun, Yosef Konto bertemu Pak Ahmed Subarjo disana.
Akhirnya Youssef Konto dan Pak Ahmet Soebardjo berangkat ke Rengasdengklok untuk menjemput Sukarno, Mo.Hatta, Fatmawati dan Jintur. Ahmed Subarjo mengantar Bung Karno dan Hatta ke Jalan Pegangsaan Timur no. 56 untuk membaca iklan.
Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, deklarasi diumumkan dengan teks yang ditulis oleh Sayuti Melik menggunakan mesin tik yang diambil dari kantor Kepala Angkatan Laut Jerman, Mayor D. Herman Candler. Sebagai salah satu tokoh penting dalam kemerdekaan Indonesia, Karya Lengkap Bung Hatta Buku 2; Kemerdekaan dan Demokrasi memuat beberapa karya yang dihasilkan oleh seorang anggota PPKI.
C. Daftar Anggota PPKI dan Struktur Organisasinya
Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang. Anggota PPKI terdiri dari berbagai suku di Indonesia, ada 12 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Tionghoa, 1 orang etnis Kalimantan dan 1 orang etnis Nusa tenggara.
Pada awalnya golongan muda tidak suka pada PPKI karena mereka menganggap PPKI adalah badan yang dibentuk pemerintah Jepang yang sudah pasti mendukung Jepang. Namun, PPKI adalah badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan. Untuk mewujudkan kemerdekaan itu tentunya diperlukan persiapan yang matang.
Berikut adalah susunan keanggotaan PPKI:
- Ir. Soekarno – ketua
- Drs. Moh. Hatta – wakil ketua
- prof. Mr. Dr. Soepomo – anggota
- KRT Radjiman Wedyodiningrat – anggota
- KRT Radjiman Wedyodiningrat- anggota
- R. P. Soeroso – anggota
- Soetardjo Kartohadikoesoemo – anggota
- Kiai Abdoel Wachid Hasjim – anggota
- Ki Bagus Hadikusumo – anggota
- Otto Iskandardinata – anggota
- Abdoel Kadir – anggota
- Pangeran Soerjohamidjojo – anggota
- Pangeran Poerbojo – anggota
- Dr. Mohammad Amir – anggota
- Mr. Abdul Abbas – anggota
- Teuku Mohammad Hasan – anggota
- Dr. GSSJ Ratulangi – anggota
- Andi Pangerang – anggota
- A.A. Hamidan – anggota
- I Goesti Ketoet Poedja – anggota
- Mr. Johannes Latuharhary – anggota
- Drs. Yap Tjwan Bing – anggota
Namun selanjutnya, tanpa sepengetahuan dari pihak Jepang, anggota PPKI bertambah 6 orang yaitu:
- Achmad Soebardjo – penasihat
- Sajoeti Melik – anggota
- Ki Hadjar Dewantara – anggota
- R.A.A. Wiranatakoesoema – anggota
- Kasman Singodimedjo – anggota
- Iwa Koesoemasoemantri – anggota
D. Tugas PPKI
PPKI memiliki tugas yang sama dengan bPUPKI, yaitu tugas-tugas yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah beberapa tugas-tugas PPKI:
1. Menyusun dan mengesahkan konstitusi
Menurut Soekarno, kemerdekaan harus dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu bentuk deklarasi dan proklamasi. Proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan yang sangat singkat. Proklamasi dilaksanakan dengan mengumumkan kepada masyarakat dunia bahwa sebuah negara telah lahir dan merdeka serta berdaulat.
2. Menyusun dan mengesahkan dasar negara
Dasar negara merupakan komponen penting bagi suatu negara. Dasar negara umumnya tercantum di dalam konstitusi. Dasar negara akan dijadikan pedoman pemerintahan dalam suatu negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Bagi masyarakat suatu negara dasar negara dijadikan sebagai pandangan hidup atau pedoman yang sesuai dengan kepribadian bangsa tersebut.
3. Mempersiapkan dan membentuk pemerintahan
PPKI juga bertugas untuk menyusun dan membentuk pemerintahan dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, selain mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, PPKI juga menetapkan dan memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Pada saat itu juga Indonesia memilih untuk menganut sistem pemerintahan Presidensial.
4. Memperjelas wilayah-wilayah Indonesia
Ketika baru merdeka, Indonesia belum memiliki wilayah yang tetap pada saat itu. Wilayah Indonesia baru terbagi setelah dua hari Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Pembagian wilayah tersebut dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada awal baru merdeka Indonesia hanya menetapkan delapan provinsi diantaranya:
- Sumatera dengan gubernur Mr. teuku Muhammad Hasan
- Jawa Barat dengan gubernur Mas Sutardjo Kertohadikusumo
- Jawa Tengah dengan gubernur Rp Soeroso
- Jawa Timur dengan gubernur RMT Ario Soerjo
- Sunda Kecil dengan gubernur I Goesti Ketoet Poedja
- Maluku dengan gubernur Mr. Johannes Latuharhary
- Sulawesi dengan gubernur GSSJ Ratulangi
- Borneo dengan gubernur Pangeran Muhammad Noor.
Kesimpulan dari pertanyaan tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang ppki pertama adalah Tanggal 19 Agustus 1945, sidang PPKI kedua menghasilkan penetapan 12 kementrian atau departemen, beserta 8 provinsi Indonesia yakni Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Semoga bermanfaat***
